JAKARTA, 23 Februari 2026 – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Desa Bersatu, melalui Ketua Umum Muhammad Asri Anas, secara resmi menyampaikan pernyataan sikap terkait rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga dari India senilai Rp. 24,66 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
DPP Desa Bersatu memahami sepenuhnya konteks hubungan bilateral Indonesia dan India sebagai dua kekuatan ekonomi besar di Asia. Namun, Muhammad Asri Anas menegaskan bahwa kemitraan tersebut tidak boleh mengabaikan kepentingan industri otomotif nasional yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional.
“Hubungan bilateral itu penting, tetapi membesarkan industri bangsa sendiri adalah marwah kedaulatan kita,” tegasnya.
Berikut adalah empat poin tuntutan strategis DPP Desa Bersatu:
- Memprioritaskan Industri Otomotif Dalam Negeri sebagai Pilar Utama
DPP Desa Bersatu meminta pemerintah memberikan prioritas utama kepada industri otomotif nasional yang telah beroperasi puluhan tahun dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Sektor otomotif nasional saat ini menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja di sepanjang rantai pasoknya. Membeli produk dalam negeri berarti menjaga napas ekonomi jutaan rakyat Indonesia, sementara impor CBU (Completely Built Up) hanya akan memberikan nilai tambah terhadap bangsa lain. Anggota GAIKINDO memiliki kapasitas produksi kendaraan pick up mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun, jauh melampaui kebutuhan program Koperasi Desa yang hanya 105.000 unit. Kami yakin industri nasional siap menyediakan kendaraan dengan spesifikasi yang dibutuhkan serta harga yang kompetitif jika diberikan kesempatan dan waktu yang memadai.
- Memberikan Mandat kepada PT Pindad sebagai Industri Strategis Nasional, atau BUMN lainnya
DPP Desa Bersatu meminta Pemerintah untuk memberikan ruang bagi PT Pindad untuk membuktikan kemampuan teknologi pertahanan yang diturunkan ke produk sipil. Kendaraan operasional yang diproduksi oleh PT Pindad, seperti “Maung”, telah menjadi simbol kebanggaan nasional seharusnya bisa di lanjutkan optimalisasinya hingga di pelosok desa. Ini sejalan dengan visi Presiden yang mewajibkan jajaran pemerintah menggunakan kendaraan karya anak bangsa. Spesifikasi 4×4 yang dimiliki Pindad sangat relevan untuk kebutuhan distribusi logistik pangan di wilayah dengan infrastruktur yang menantang. Pelibatan Pindad – dan karya BUMN lainnya – akan mempercepat kemandirian industri strategis Indonesia dalam jangka panjang.
- Syarat Mutlak Lokalisasi Pabrik bagi Perusahaan Otomotif India
DPP Desa Bersatu menegaskan, jika pengadaan dari mitra India (Mahindra & Mahindra serta Tata Motors) sebagai hal yang mendesak dan tidak terhindarkan, maka kontrak tersebut wajib disertai syarat lokalisasi yang ketat. Pertama, Pemerintah harus mewajibkan perusahaan India tersebut untuk membuka atau memperkuat fasilitas perakitan (pabrik) di Indonesia. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi harus menjadi basis produksi guna menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kedua, Kerjasama ini tidak boleh berhenti pada transaksi jual-beli. Harus ada skema transfer teknologi manufaktur agar industri komponen kita di tingkat UMKM dapat ikut berkembang dan naik kelas. Jika kedua hal tersebut tidak dapat dipenuhi, Desa Bersatu meminta agar rencana pengadaan dari India itu untuk sepenuhnya dibatalkan.
- Kombinasi Merek dan Pengadaan Berbasis Wilayah
Guna menjamin efisiensi dan kelancaran operasional jangka panjang, DPP Desa Bersatu mengusulkan skema kombinasi merek. Pengadaan tidak boleh dimonopoli oleh satu atau dua merek asal satu negara saja. Harus ada kombinasi antara merek India dengan merek-merek yang sudah memiliki pabrik besar dan jaringan purna jual luas di Indonesia (seperti merek Jepang dan Tiongkok yang telah berproduksi di Indonesia). Kami mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan karakteristik wilayah. Wilayah dengan akses logistik standar dapat dioptimalkan dengan kendaraan produksi lokal berpenggerak 4×2 yang lebih efisien biayanya, sementara kendaraan 4×4 dialokasikan untuk wilayah dengan medan berat. Hal ini bertujuan agar anggaran APBN digunakan secara bijak dan tepat sasaran.
“Desa adalah pondasi bangsa. Kami ingin kendaraan yang hilir mudik di desa adalah bukti nyata kemandirian industri kita, bukan sekadar simbol ketergantungan pada produk luar,” pungkas Muhammad Asri Anas.
DPP Desa Bersatu meminta agar rencana kontrak impor ini segera dievaluasi dan diselaraskan dengan semangat hilirisasi serta perlindungan industri dalam negeri demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
DPP Desa Bersatu sejak awal mendukung kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk ter-implementasi, berdampak nyata, dan terus bertumbuh agar menjadi motor kebangkitan perekonomian yang utama di seluruh desa dan perdesaan di Indonesia.
Komentar